Iptu Suraji SH, MH : Medsos Yang Harus di Pantau Panwas Mana Akun Resmi Dan Akun Liar

73 views

Polres Trenggalek – Isi sambutan yang disampaikan Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji, SH, MH dalam kegiatan Bimbingan teknis Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tahun 2018, di aula gedung PKK Kecamatan Pule, Rabu (27/12). Pembinaan yang dilaksanakan dalam membekali para panitia pemungutan suara (PPS) yang nantinya akan bekerja di wilayah Pule.

 

 

Peran media sosial memang menunjang dalam pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim 2018, menyikapi yang nantinya akan bermunculan akun media sosial yang berperan dalam kampaye. Menurut ketentuan dari KPUD  ( Komisi Pemilihan Umum Daerah) setiap dari tim pencalonan gubernur untuk mendaftarkan akun yang digunakan kepada KPU, hal ini untuk menginfentarisir adanya akun -akun yang melakukan pelanggaran administratif dalam pemilihan dan adanya unsur pidana yang bisa diangkat bila terbukti adanya akun media sosial yang melakukan pelanggaran.

 

 

Polri khususnya Polsek Pule Polres Trenggalek selaku aparat keamanan mempunyai kewajiban untuk  mengamankan pemilu sehingga  bisa berjalan dengan aman lancar dan adil, agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

 

 

Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib.

 

” Untuk memudahkan koordinasi silahkan Paniti Pemilihan Kecamatan ( PPK ) membuat group pemilu sehingga setiap ada permasalahan terhadap penegakan hukum terpadu bisa dikoordinasikan dengan mudah, ” Ajakan Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji, SH, MH dalam kegiatan.

 

Penekanan kepada stakeholder yang berperan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus menguasai perundang – undangan pemilu sehingga  bisa mengetahui apa yang harus laksanakan, dalam menemukan permasalahan pada pentahapan pemilu kepala daerah. Sehubungan dengan keamanan berkaitan dengan undang – undang pemilu harus diperhatikan, jangan sampai ada petugas yang melakukan pelanggaran dalam jabatanya yang bisa dipidanakan oleh aturan hukum.

 

Dalam menghidari adanya permasalahan yang muncul dalam pilkada harus segera mensosialisasikan aturan yang ada, serta kampanye dengan  melalui medsos yang harus di pantau sejauh mana dalam kampanyenya dan harus dihindari perbuatan yang mengarah pada permusuhan dan hasutan melalui media sosial.

 

Kades agar menyiapkan linmasnya karena linmaslah yang nantinya akan berperan di TPS, dalam membina situasi Kamtibmas yang bekerja sama dengan petugas Polri yang ditempatkan disetiap TPS. Dalam pengamanan Pemilukada singkronisasi antar stakeholder diperlukan dalam sinergitas menuju pemilu yang aman dan lancar.

 

Posting Terkait